Sejarah Ciamis: Galuh di Bawah Kekuasaan VOC

Gubernur Jendral VOC Johannes Camphuijs pada tahun 1685 (Sumber: Wikipedia)

Gubernur Jendral VOC Johannes Camphuijs pada tahun 1685 (Sumber: Wikipedia)

SEJARAH CIAMIS pada masa kekuasaan VOC di tatar Galuh diawali dari sebuah perjanjian antara Mataram dan VOC. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 19-20 Oktober 1677 tersebut disepakati bahwa Mataram akan menyerahkan Priangan Timur sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram.

Namun demikian, pengambilalihan Priangan tidak berlangsung cepat. Baru pada tanggal 15 November 1684 atau tujuh tahun kemudian, Gubernur Jenderal Johannes Camphuijs memerintahkan Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachum Michiels untuk menangani Priangan.

Langkah awal yang diambil Jacob Couper adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pembagian cacah di antara para bupati di Priangan. Reorganisasi ini pada hakikatnya tidak mengubah secara radikal tata pemerintahan yang berlaku di Priangan ketika masih berada di bawah Mataram.

Undang-undang Couper

Peraturan tersebut yang lebih dikenal sebagai Undang-undang Couper diberitahukan kepada para bupati Priangan dalam sebuah pertemuan di Benteng Beschermingsh di Cirebon.

Dalam pertemuan itu, di samping menetapkan jumlah cacah untuk Bupati Timbanganten, Sumedang, Parakanmuncang, dan Sukapura, Jacoub Couper juga menetapkan jumlah cacah untuk Dalem Imbanagara sebanyak 708 cacah, Dalem Kawasen mendapat 605 cacah dan Lurah Bojonglopang mendapat 20 cacah dan 10 desa.

Undang-undang Couper tersebut disetarakan sebagai Nieuwe Aaanstellingen Brieven (Akta Pengangkatan Baru). Dalam Undang-undang Couper ini, tidak disebut-sebut adanya pembagian cacah untuk Galuh.

Meskipun telah ada Undang-undang Couper sebagai landasan hukum untuk menangani Priangan, tetapi Mataram belum secara resmi menyerahkan wilayah ini.

Sementara itu, pada tahun 1685, Komisaris Jacob Couper meninggal dunia di Cirebon dan Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs mengangkat Francois Tack sebagai Komisaris Priangan yang baru.

Pengambilalihan Secara Resmi

Pada bulan November 1685, ia memerintahkan Letnan Benyamin van der Meer untuk mempersiapkan rencana pengambilalihan daerah Priangan secara resmi dari Mataram.]

Beberapa bulan kemudian, melalui sebuah resolusi tanggal 17 April 1686 Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs mengumumkan bahwa:

  1. wilayah kekuasaan VOC meliputi daerah-daerah yang terletak di antara Laut Utara sampai dengan Laut Kidul; daerah-daerah yang terletak di antara Kali Tangerang sampai dengan Kali Krawang.
  2. semua penduduk dalam bentang geografis tersebut merupakan rakyat VOC yang wajib menaati hukum VOC dan wajib membayar upeti kepada VOC.
  3. segera menghentikan perselisihan di antara para penguasa dan segera menghadap ke Batavia untuk membuat aturan-aturan hukum yang diperlukan dengan membawa data demografi yang diperlukan seperti daftar nama penduduk, jenis kelamin, dan tempat lahir. Bagi penduduk Priangan yang tidak dilaporkan oleh penguasanya akan dianggap sebagai gelandangan dan akan diberi sanksi hukum oleh VOC

Pada waktu wilayah Priangan dan Galuh resmi diserahkan kepada VOC, yang menjadi Bupati Imbanagara adalah R.A. Angganaya yang memerintah dari tahun 1678-1693. Sepeninggalnya R.A. Angganaya, VOC mengangkat R.Adipati Sutadinata sebagai Bupati Imbanagara. Masa pemerintahannya berlangsung sampai tahun 1706.

Sistem Pemerintahan Tak Langsung

Pada saat itu, VOC telah menerapkan preangerstelsel yang intinya adalah penerapan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule). Artinya, VOC tidak ikut campur langsung dalam urusan politik pribumi sepanjang kepentingannya dalam mencari keuntungan dari komoditas pertanian tidak terganggu.

Hal ini terjadi, pertama, karena jumlah personel VOC relatif sedikit; kedua, karena otoritas paling tinggi dalam masyarakat pribumi merupakan sumber kekuasaan potensial yang dapat dieksploitasi untuk urusan produksi dan jasa yang diperoleh dari rakyat kecil. Dengan alasan ini, struktur sosial yang ada dibiarkan (untuk) diatur sendiri oleh penguasa pribumi yang disebut menak.

Dalam sistem ini, para bupati berkedudukan sebagai volkshoofd yang memiliki beberapa hak istimewa (priveleges), yaitu: hak pemilikan tanah, hak penguasaan dan pengabdian dari penduduk, hak memungut pajak, hak atas perikanan dan berburu, dan hak untuk menentukan hukum sendiri.

Upeti

Para bupati di Priangan berkewajiban untuk menyerahkan upeti kepada VOC seperti yang pernah mereka lakukan kepada Sultan Mataram. Bentuk upeti tersebut berupa penyerahan wajib komoditas perdagangan seperti kayu,lada, nila (indigo), kapas, dan kemudian kopi serta gula, yang besarnya ditentukan oleh VOC. Para bupati hanya diberi kewenangan untuk membuat kebijakannya agar kewajiban penyerahan wajib dapat dipenuhi.

Demikianlah, Gubernur Jenderal VOC menjadikan bupati sebagai pelaksana atau agen verplichte leverantie yaitu agen penyerahan wajib tanaman-tanaman komoditas perdagangan, di antaranya beras, cengkih, pala, lada, kapas, kopi, indigo, dan tebu.

Demikianlah, VOC mewajibkan Kabupaten Galuh untuk menanam lada, kapas, dan indigo serta harus menyerahkan hasilnya sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh VOC.

Pada tahun 1695, Bupati R. Adipati Sutadinata menyerahkan lada kepada VOC sebanyak 90 pikul yang berasal dari Kabupaten Imbanagara sebanyak 40 pikul dan Kabupaten Kawasen sebanyak 50 pikul.

Selain itu, nila (indigo) dan kapas (bahan baku benang) pun ditetapkan oleh VOC sebagai komoditas perdagangan yang terkena kebijakan wajib serah. Pada tahun 1695, jumlah nila yang wajib diserahkan kepada VOC dari daerah Galuh sebanyak 80 pikul. Kuota sebanyak itu hanya berasal dari Kabupaten Kawasen saja.

Dalam kurun waktu yang sama, Galuh dibebani juga dengan penyerahan wajib kapas. Beban yang harus dipikul oleh Galuh sebanyak 55 pikul per tahun. Jumlah sebanyak ini harus diserahkan oleh Kabupaten Imbanagara sebanyak 35 pikul dan Kabupaten Kawasen sebanyak 20 pikul.

Akan tetapi, pada akhir abad ke-18 produksi lada yang dihasilkan oleh Priangan ditambah dengan Batavia dan daerah sekitarnya rata-rata hanya 25, 25 pikul per tahun. Hal ini nampaknya dikarenakan di pasaran internasional, kedudukan rempah-rempah mulai tergeser oleh kopi. Keadaan ini mempengaruhi VOC untuk menurunkan jumlah penyerahan wajib yang tak lagi menguntungkan bagi perekonomian negaranya.

Tanam Paksa

Pada tahun 1704, R. Adipati Sutadinata menandatangani kontrak politik dengan VOC yang berlaku selama 10 tahun. Berdasarkan kontrak politik tersebut beberapa jenis komoditi perdagangan yang dihasilkan oleh Kabupaten Imbanagara harus dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Dengan demikian, sejak tahun itu VOC memiliki otoritas penuh untuk menentukan jenis komoditas perdagangan yang harus ditanam dan dijual hasilnya kepada VOC.

Loading...

Bersamaan dengan penandatanganan kontrak politik, beberapa kabupaten di wilayah Galuh, yakni Utama, Bojonglopang, dan Kawasen dilanda kerusuhan yang digerakkan oleh Haji Prawatasari atau Raden Alit. Namun demikian, kerusuhan yang dimulai di Jampang tahun 1703 itu, dapat dipadamkan oleh VOC pada tanggal 12 Juli 1707 seiring dengan tertangkapnya Haji Prawatasari.

Penyerahan Cirebon

Kekuasaan VOC di Galuh semakin dipertegas dengan adanya perjanjian antara Mataram dan VOC tanggal 5 Oktober 1705.

Berdasarkan perjanjian itu, Mataram harus menyerahkan wilayah Cirebon dan Priangan-Cirebon kepada VOC sebagai imbalan karena VOC telah membantu Pangeran Puger merebut tahta Mataram dari Sunan Amangkurat III atau Sunan Mas. Dalam perjanjian itu ditegaskan pula bahwa wilayah Priangan-Cirebon meliputi beberapa kabupaten, yaitu: Imbanagara, Galuh, dan Sukapura.

Untuk mengawasi loyalitas para bupati Priangan dan Galuh, melalui Resolusi Tanggal 9 Februari 1706, VOC mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai opziener para bupati di daerah Priangan dan Galuh, namun tidak termasuk untuk Bupati Karawang dan Cianjur. Kedua wilayah ini sudah dianggap sebagai bagian dari Batavia sehingga para bupatinya langsung diawasi oleh pejabat-pejabat VOC.

Pengangkatan Aria Cirebon

Pada saat Pangeran Aria Cirebon diangkat sebagai opziener Priangan dan Galuh, Kabupaten Imbanagara dipimpin oleh R. Adipati Kusumadinata I (1706-1727). Dalam akta pengangkatannya itu Pangeran Aria Cirebon mendapat perintah untuk menjalankan sistem pemerintahan tradisional atas nama VOC di daerah Priangan dan Galuh. Dalam melaksanakan tugas sehariharinya ia didampingi oleh Residen Cirebon dan Letnan Caspar Lippius.

Pada tanggal 22 Maret 1706, VOC mengeluarkan empat kewajiban utama yang harus dijalankan oleh Pangeran Aria Cirebon sebagai Wedana-Bupati Priangan. Pertama, menjaga perdamaian antara para bupati dan mencegah adanya perebutan penduduk. Kedua, mendorong penanaman padi. Ketiga, mewajibkan penyerahan kapas, indigo, dan lada dengan suatu pembayaran. Keempat, tidak boleh mengangkat patih tanpa persetujuan Residen Cirebon.

Sebagai opziener, Pangeran Aria Cirebon mengeluarkan beberapa kebijakan yang tentunya telah dibicarakan terlebih dahulu dengan VOC. Dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Pangeran Aria Cirebon, beberapa kebijakan yang terkait dengan Galuh, antara lain: VOC mengabulkan usulan Pangeran Aria Cirebon untuk mengangkat Patih Ciamis sebagai Bupati Kawasen menggantikan Sutanangga. Alasan pergantian ini karena Patih Ciamis dianggap sebagai ningrat tertua dan terpandai.

Selain itu, Daerah Utama yang tadinya masuk Karawang dimasukkan ke wilayah kekuasaan Bojonglopang dan Kepala Daerah Utama, Sutapura, harus tunduk kepada Bupati Karawang, R.A. Wiranegara, pengganti R.A. Panatayuda.

Sensus Penduduk

Di samping mereorganisasi wilayah Galuh, Pangeran Aria Cirebon melakukan sensus penduduk di setiap kabupaten di Galuh. Bila dibandingkan dengan Undang-undang Couper, jelaslah bahwa dalam kurun waktu 22 tahun penduduk Galuh tidaklah tetap.

Di Kawasen dalam waktu dua tahun sempat terjadi pengurangan jumlah penduduk yang amat drastis. Dua puluh tahun kemudian jumlah penduduk Kawasen meningkat melebihi jumlah sebelumnya. Demikian juga di Bojonglopang, dalam waktu 22 tahun jumlah penduduknya meningkat lima belas kali lipat.

Sepeninggal Pangeran Aria Cirebon tahun 1723, VOC menghapus jabatan opziener. Martawijaya, putra Pangeran Aria Cirebon, mencoba mengajukan permohonan untuk mengisi jabatan ayahnya, tetapi ditolak oleh VOC, karena jabatan opziener tidaklah untuk diwariskan. Dengan demikian, sejak saat itu, para bupati Priangan dan Galuh langsung diawasi oleh para pejabat VOC.

Penanaman Kopi

Pada masa preangerstelsel, kopi merupakan komoditas perdagangan utama yang sangat menguntungkan VOC sehingga Kerajaan Belanda dengan cepat menjadi salah satu negara kaya di Eropa. Akan tetapi, Kabupaten Galuh tidak cocok untuk penanaman kopi sehingga tidak terlalu besar konstribusinya, meskipun bukan berarti tidak menghasilkan kopi.

Penanaman kopi di Kabupaten Galuh dimulai sekitar tahun 1720-an. Bupati R. Adipati Kusumadinata I memerintahkan rakyat untuk membudidayakan tanaman kopi di lereng Gunung Sawal dan Gunung Ciremai (Cirebon).

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1730, di kedua daerah ini menghasilkan kopi sekitar 375.000 Kg atau kira-kira setara dengan 6.000 pikul dan tetap mencapai jumlah yang cukup meyakinkan setidak-tidaknya sampai pertengahan abad ke-18. Bahkan pada akhir abad ke-18, produksi kopi yang dihasilkan di kedua tempat ini mencapai kira-kira 14.000 ñ 18.000 pikul.

Meskipun menghasilkan kopi dalam jumlah yang tidak terlalu kecil, namun daerah lain di wilayah Galuh tidak cocok untuk pembudidayaan kopi. Oleh karena itu, di wilayah Galuh produksi kopi tidaklah mencapai hasil setinggi di daerah Priangan Tengah dan Priangan Barat.

Mas Garuda

Sementara itu, sepeninggalnya R.Adipati Kusumadinata I, yang menjadi bupati di Imbanagara adalah R. Adipati Kusumadinata II dan memerintah dari tahun 1727-1732. Oleh karena dirinya tidak memiliki anak, jabatan Bupati Imbanagara diserahkan kepada keponakannya yang masih kecil, yakni Mas Garuda.

Dengan demikian, dari tahun 1732-1751, Kabupaten Imbanagara dipimpin oleh tiga orang wali Mas Garuda. Baru pada tahun 1751, setelah usianya dewasa, Mas Garuda memerintah Kabupaten Imbanagara sampai tahun 1801. Gelar yang dipakai oleh Mas Garuda adalah R. Adipati Kusumadinata III.

Insiden Bupati Natadikusuma

Pada masa peralihan dari VOC ke Pemerintah Hindia Belanda, yang menjadi bupati di Imbanagara adalah R. Adipati Natadikusuma. Bupati ini memerintah Imbanagara dari tahun 1801-1806. Masa pemerintahan yang sebentar ini tidak terlepas dari peristiwa yang mendahuluinya.

Menurut sumber tradisional Wawacan Sajarah Galuh, Lawick van Pabst memerintahkan agar bupati menimbang benang dan nila ke Cibatu (Ciamis). R. Adipati Natadikusuma merasa tersinggung atas perintah itu karena perihal timbang menimbang hasil bumi bukanlah tugas seorang bupati.

Penuh dengan amarah, R. Adipati Natadikusuma memukul pejabat VOC itu yang bernama lengkap Ajun Kumetir Pieter Herbertus van Lawick van Pabst. Akibat pemukulan itu, pada tahun 1806, jabatan Bupati Imbanagara yang diasandang R. Adipati Natadikusuma dicopot oleh VOC (dilepas tina regen), karena dianggap tidak patuh terhadap perintah VOC.

Sang bupati kemudian ditahan di Cirebon, meskipun tidak lama kemudian dibebaskan. Namun demikian, jabatan sebagai Bupati Imbanagara tidak dapat disandang kembali karena jabatan itu telah diisi oleh Surapraja dari Limbangan yang memerintah Imbanagara sampai tahun 1811.

Dengan demikian, ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Daendels, Kabupaten Imbanagara dipimpin oleh bupati yang bukan keturunan Galuh. Peristiwa pemukulan tersebut, tidak hanya berdampak dicopotnya jabatan bupati yang disandang R. Adipati Natadikusuma. Menurut sumber Belanda, akibat peristiwa yang terjadi tahun 1805 itu, tiga kabupaten di Priangan Timur, yaitu Imbanagara, Galuh, dan Utama digabungkan.

Selain itu, Bupati Imbanagara dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya sehingga berutang 23.500 Rds dan setelah penggabungan ketiga kabupaten ini, utang Bupati Imbanagara menjadi tanggung jawab Bupati Galuh.

Sumber: Sejarah Ciamis. Diterbitkan tahun 2005 oleh Pemkab Ciamis dan LPPM Universitas Galuh, Ciamis


loading...

Komentar